Arcandra Tahar Ke Kursi Menteri ESDM

Arcandra Tahar resmi dicopot Presiden Joko Widodo pada Selasa (16/8) dari posisi Menteri ESDM. Usai memimpin kementerian yang mengurusi sumber daya alam Indonesia kurang lebih hampir 20 hari, Arcandra kembali jadi masyarakat biasa.

Pencopotan pria asal Padang ini disebabkan adanya masalah kewarganegaraan ganda. Posisi Menteri ESDM saat ini dipegang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sehari setelah pencopotan, Presiden Direktur Petroneering Houston ini menyambangi Istana Negara saat upacara penurunan bendera Merah Putih. Kedatangannya hanya untuk silahturahmi dengan Presiden Jokowi.

"Silahturahmi harus tetap dijaga," ujar Arcandra.

Lowongnya posisi menteri ESDM jadi rebutan partai pendukung pemerintah. Kabarnya, Partai Golkar yang baru bergabung sudah mengajukan nama Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha untuk menggantikan Arcandra. Muncul lagi nama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto yang juga digadang-gadang diusung untuk menjadi menteri ESDM.

Namun, keputusan tetap berada di tangan Presiden Jokowi. Sebab, pemilihan posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Presiden Jokowi pun mengaku bakal segera menunjuk menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) definitif. Saat ini posisi menteri ESDM masih dijabat sementara oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sepeninggal Arcandra Tahar 16 Agustus lalu.

"Akan diputuskan dalam waktu dekat," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Rakernas Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/8).

Presiden mengaku sudah menerima banyak usulan nama yang dinilai cocok untuk mengisi posisi tersebut. Namun, Presiden Jokowi enggan mengungkap apakah nantinya posisi ini akan dijabat oleh kalangan profesional lagi atau justru berubah untuk jatah partai politik.

"Yang mengajukan banyak sekali, yang dipilih ya nanti dilihat. Nanti pasti akan diisi, nanti akan diisi, masak dikosongkan," katanya.

Sebelumnya, pasca diberhentikannya Arcandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), Presiden Joko Widodo belum juga menentukan siapa yang akan menggantikannya. Berlarutnya keputusan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap berjalannya program-program energi di Indonesia.

"Kami berharap agar pemerintah memilih calon yang definitif untuk menjadi Menteri ESDM. Ini sangat penting. Karena ini juga menyangkut masalah PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk PLN dalam menjalankan program kelistrikan 35.000 MW," kata Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian dalam diskusi Energi Kita yang digagas RRI, merdeka.com, IJTI dan IKN di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (28/8).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi menambahkan, menteri ESDM selanjutnya harus memiliki latar belakang di bidang energi. Sebab, hal ini akan mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil dari seluruh program yang ada.

Sama dengan Rinaldy, Pengamat dari Energi Watch Ferdinand Hutahaean mengimbau agar menteri ESDM selanjutnya tidak hanya memiliki kemampuan sektoral. "Presiden harus segera pilih menteri ESDM baru, jangan yang memiliki kemampuan sektoral, karena ESDM bidangnya luas sekali. Tanpa ada kebijakan ini semakin terganggu," imbuhnya.

Selain itu, Pengamat Kebijakan Energi Agung Wicaksono menilai calon menteri ESDM bisa fokus pada tercapainya energi baru terbarukan (EBT). "Kita jangan berbicara soal energi fosil lagi. Harus ada orang sebagai menteri ESDM yang riil. Supaya dia punya keinginan energi terpenuhi," jelas Agung.

Sehari setelah itu, tepatnya Rabu (31/8), Presiden Jokowi tiba-tiba memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ke Istana Negara pada pukul 10.00 WIB. Kemudian, Rini Soemarno juga menuju Istana Negara untuk memenuhi panggilan Presiden Jokowi pada pukul 10.30 WIB.

Kedatangan Dwi Soetjipto dan Rini Soemarno menjadi pertanyaan semua pihak. Kabarnya, Dwi Soetjipto digadang-gadang bakal ditunjuk Jokowi menjadi Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno.

Rini Soemarno pun juga dipanggil Presiden Jokowi usai Dwi Soetjipto. Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini disinyalir bakal menjadi Ketua Satgas Tax Amnesty.

Sementara, Arcandra Tahar bakal menduduki posisi menteri ESDM kembali, setelah dokumen dan status WNI-nya sudah selesai. Dari kabar yang beredar, pemerintah pun langsung lari cepat untuk mengisi kekosongan posisi menteri ESDM.

Bahkan, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan langsung menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di kantornya, Jakarta. Namun, Yasonna membantah pertemuan tersebut terkait dengan status kewarganegaraan Arcandra Tahar.

"Tidak ada hubungannya dengan pak AT," kata Yasonna.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto membantah isu akan diangkat oleh presiden Joko Widodo sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggantikan Rini Soemarno. Isu ini muncul lantaran pada Jumat (2/9), Dwi bersama Menteri Rini hadir ke istana untuk menghadap Presiden Jokowi.

"Ah tidak. Tidak ada itu," kata Dwi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9).

Dikatakan Dwi, keberadaan dirinya di istana untuk melaporkan kegiatan dan kinerja Pertamina. Dirinya menolak jika pertemuan disebut membahas pergantian jabatan maupun mengenai calon menteri ESDM yang baru.

"Biasa, kita kan harus melaporkan kegiatan kita. Tidak ada itu isu tidak benar. Biasa saja, laporan," tandasnya.

Meski demikian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tak membantah adanya pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dan Presiden Joko Widodo pada Rabu (31/8).

Beredar kabar, pertemuan tersebut membahas pengangkatan bos Pertamina Dwi Soetjipto menjadi Menteri BUMN. Sementara, Menteri Rini nantinya didaulat menjadi Ketua Satuan Tugas Tax Amnesty.

Selain itu, pertemuan itu juga membahas rencana pengisian posisi Menteri ESDM untuk dijabat kembali oleh Arcandra Tahar. Sambil menunggu dokumen penetapan WNI dari Kementerian Hukum dan HAM dikeluarkan.

"Iya (ke Istana). Tapi bukan soal itu. Tanya pak Presiden dong," ujar Menteri Rini di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/9).

Menteri Rini menegaskan kabar tersebut hanya isu liar yang diembuskan para awak media. Dia pun enggan komentar lebih lanjut terkait kabar yang beredar saat ini.

"Itu mah isu-isu kalian saja. Tidak ada itu," katanya.